Universitas Muhammadiyah Malang: Pusat Inovasi Pendidikan di Timur Jawa

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terus menunjukkan komitmennya untuk menjadi pusat unggulan dalam dunia pendidikan dan inovasi. Berikut adalah beberapa perkembangan terbaru dari kampus yang berlokasi di kota Malang, Jawa Timur:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas:

UMM terus berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur dan fasilitas kampus. Pembangunan ruang kelas modern, laboratorium canggih, dan pusat riset telah meningkatkan kenyamanan dan mendukung pembelajaran berbasis teknologi.

2. Kolaborasi Internasional:

Dalam upaya untuk memberikan pengalaman internasional kepada mahasiswa, UMM terus menjalin kerjasama dengan berbagai universitas dan lembaga pendidikan di seluruh dunia. Program pertukaran mahasiswa dan kerjasama penelitian semakin memperkaya lingkungan akademis di UMM.

3. Fokus pada Kewirausahaan dan Inovasi

UMM tidak hanya menekankan pada aspek akademis, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada kewirausahaan dan inovasi. Program-program seperti inkubator startup dan pelatihan kewirausahaan memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengembangkan ide-ide kreatif mereka dan menerapkan pengetahuan dalam dunia nyata.

4. Pembaruan Kurikulum

Universitas Muhammadiyah Malang senantiasa memperbarui kurikulumnya sesuai dengan perkembangan terkini dalam dunia industri dan teknologi. Hal ini dilakukan agar lulusan UMM memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang dinamis.

5. Prestasi Akademis dan Riset

UMM terus menorehkan prestasi akademis yang membanggakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pencapaian dalam bidang riset dan publikasi ilmiah telah menjadikan UMM sebagai pusat pengetahuan dan kontributor utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

6. Keterlibatan Masyarakat

Melalui program-program pengabdian masyarakat, UMM aktif terlibat dalam membantu dan memajukan masyarakat sekitar. Inisiatif ini mencakup pemberian pelatihan, penyuluhan kesehatan, serta proyek-proyek sosial yang berdampak positif.

Universitas Muhammadiyah Malang terus menjadi kebanggaan masyarakat lokal dan nasional, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat inovasi, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan semangat untuk terus berkembang, UMM tetap menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa yang ingin meraih pendidikan berkualitas di atmosfer yang inspiratif.

Inovasi dan Perkembangan Canggih Mewarnai Dunia

Teknologi terus menjadi pendorong utama perubahan di berbagai sektor kehidupan, dan perkembangan terkini menunjukkan tren inovasi yang mengesankan. Berikut adalah beberapa sorotan terbaru dalam dunia teknologi:

1. Keajaiban Kecerdasan Buatan (AI)

Pengembangan kecerdasan buatan mencapai puncak baru dengan kemampuan sistem yang semakin meningkat. AI tidak hanya diterapkan dalam industri seperti kesehatan, otomotif, dan keuangan, tetapi juga memainkan peran besar dalam mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional.

2. Jaringan 5G Menyebar dengan Cepat

Pengenalan jaringan 5G terus menjadi fokus utama di berbagai negara. Kecepatan dan koneksi yang lebih stabil membuka pintu untuk inovasi seperti Internet of Things (IoT), mobil otonom, dan realitas virtual yang semakin canggih.

3. Revolusi Quantum Computing

Teknologi komputasi kuantum semakin mendekati kenyataan. Pusat riset dan perusahaan teknologi terkemuka bersaing untuk mengembangkan komputer kuantum yang dapat mengatasi masalah yang sulit dipecahkan oleh komputer konvensional. Ini diharapkan membawa perubahan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, keuangan, dan pemrosesan data.

4. Energi Terbarukan dan Konservasi

Inovasi dalam bidang energi terbarukan terus mempercepat peralihan ke sumber daya yang lebih berkelanjutan. Teknologi panel surya, baterai penyimpanan energi, dan pengembangan sumber energi terbarukan lainnya menjadi fokus utama dalam upaya untuk mengurangi jejak karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

5. Transportasi Masa Depan

Industri transportasi mengalami perubahan signifikan dengan perkembangan mobil otonom dan pengembangan sistem transportasi pintar. Drone pengiriman juga semakin menjadi kenyataan, memungkinkan pengiriman barang dengan cepat dan efisien.

6. Realitas Augmented dan Virtual

Perkembangan dalam realitas augmented (AR) dan virtual (VR) terus mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Aplikasi AR dan VR diterapkan dalam pendidikan, hiburan, dan pelatihan industri, membuka peluang baru untuk pengalaman pengguna yang mendalam.

Dengan semua perkembangan ini, dunia terus bergerak maju menuju masa depan yang penuh dengan teknologi canggih dan inovasi. Pemangku kepentingan di berbagai sektor diharapkan dapat memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Ilmu Pemerintahan UMM

Sebagai pusat pengembangan ilmu dan praktik pemerintahan yang terkemuka, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang memiliki komitmen dalam meningkatkan mutu akdemik dan pelayanan kepada mahasiswa. Dengan supporting system Laboratorium Ilmu Pemerintahan dan perpustakaan sebagai Resource Centre, internalisasi nilai dan budaya akademik diwujudkan secara kongkrit, sedangkan dalam mewujudkan penguatan praktik pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan telah menjalin kerjasama kelembagaan dan Memorandum of Understanding (MoU) kepada seluruh stakeholders dan shareholders dalam bentuk program magang riset dan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Adapun kerjasama telah terjalin dengan berbagai instansi pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah, perguruan tinggi asing, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta masyarakat sipil sebagai perwujudan riil penguatan nilai-nilai good governance. Disamping itu, Program Studi Ilmu pemerintahan juga membekali berbagai soft skills kepada mahasiswa sebagai bentuk fasilitasi pengembangan jiwa kepemimpinan dalam wadah Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP), penguatan skill berbahasa Inggris dalam Government English Club (GEC) serta penguatan skill penulisan ilmiah pada lembaga Pecinta Riset dan Menulis Ilmu Pemerintahan (PERS-IP). Dengan suasana kampus putih yang nyaman, serta didukung dengan fasilitas modern, administrasi akademik yang berbasis IT, serta tenaga pengajar yang berkompeten, sejak 1986 Ilmu Pemerintahan telah melahirkan lulusan yang terserap diberbagai macam institusi pemerintah pusat maupun daerah, Lembaga Pendidikan, Media Massa, Lembaga Keuangan, Partai Politik (politisi), LSM serta berbagai institusi lainnya. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM, mengundang lulusan SMA/SMK/MA dan sederajat untuk bergabung dalam mendapatkan pendidikan ilmu pemerintahan yang berkualitas.

Kenapa Harus Memilih Jurusan Ilmu Pemerintahan? Berbagai manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari seorang lulusan Ilmu Pemerintahan. Lulusan Ilmu Pemerintahan umumnya memiliki wawasan yang luas, peka dengan isu-isu pemerintahan maupun politik. Cocok dengan saya yang ingin terjun ke dunia pemerintahan dan politik.

 Boyong Adipura Kencana

Balikpapan dikenal memiliki tata kota yang baik. Selain itu, kota ini memperhatikan kebersihan lingkungannya. Terbukti dengan prestasinya dalam memperoleh penghargaan Adipura hingga berkali-kali, kurang lebih 18 kali.

Balikpapan juga berhasil membawa pulang Piala Adipura Kencana yang merupakan penghargaan tertinggi di bidang kebersihan pada 2013 dan 2014. Tak hanya itu, masyarakat setempat juga dibiasakan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan.

apa itu boyong adipura kencana ?

“Kabupaten/kota yang meraih Anugerah Adipura Kencana sebagai penghargaan tertinggi bagi kabupaten/kota yang mampu menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang inovatif dan berkelanjutan pada periode ini ada 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Balikpapan, Kota Surabaya, Kota Bontang, Kota Bitung dan, Kabupaten Ciamis, dan masih banyak lagi.

Apa saja yang ada di UMM ?

Rayz UMM Hotel

Hotel city resort dengan pelayanan bintang 4 milik Universitas Muhammadiyah Malang. Rayz UMM Hotel mengkhususkan diri dalam menempati lokasi strategis di dalam kota dan melayani klien bisnis dan rekreasi. Rayz UMM Hotel terletak di tengah Malang dan Batu, eksklusif dengan 152 kamar dan 5 villa dengan kolam renang pribadi menawarkan kemewahan, akomodasi, dan destinasi yang mengesankan. Pengalaman tak terlupakan dengan fasilitas lengkap, terdapat 4 ruang pertemuan, 1 ballroom, amphiteathre, kolam renang 25 meter, restoran, café, gym dan sky rooftop. Di Rayz UMM Hotel menawarkan berbagai fasilitas dan ruang acara. Kolam renang besar, gym, dan spa menjadikan staycation mungkin sesuatu yang layak Anda dapatkan selama menginap. Ruang acara kami menyediakan suasana sempurna untuk setiap kesempatan, mulai dari pertemuan kecil yang intim, pertemuan perusahaan berskala besar hingga perayaan pernikahan mewah.

RS UMM

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang mulai dibangun pada tahun 2009. Proses pembangunannya dilaksanakan setelah mendapatkan ijin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten Malang melalui unit pelayanan terpadu perizinan Nomor : 180/05989/IMB/421.302/2009. Pada bulan Oktober 2012 RS UMM mendapatkan izin Mendirikan Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan Nomor : 503.1/83/421.103/2012. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2013 RS Universitas Muhammadiyah Malang mendapatkan Ijin Operasional Rumah Sakit Sementara dengan Nomor : 180/0006/IORS/421.302/2013.

Rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2013 bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 68. Rumah sakit ini merupakan sarana penunjang pendidikan dan merupakan salah satu profit center dari Universitas Muhammadiyah Malang. Lokasi rumah sakit tidak jauh dari Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang yaitu tepatnya di sebelah timur terminal Landungsari. Berdiri diatas tanah seluas 9 hektare dan memiliki bangunan utama setinggi 6 lantai dan beberapa bangunan gedung penunjang setinggi 5 lantai dan gedung rawat inap setinggi 3 lantai. Bentuk bangunan yang megah dan mewah dengan ciri khas arsitektur tiongkok, menjadikan RS Universitas Muhammadiyah Malang ini mudah dikenali.

 UMM BookStore

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali meresmikan unit usaha baru. Dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Ir. Mohammad Zainal Fatah, Kampus Putih melangsungkan soft launching New Book Store (NBS) UMM pada Senin (20/6). Adapun toko buku ini berlokasi di sebelah Rayz Hotel UMM di jalan Tlogomas Nomor 50, Malang.

Menariknya, NBS tidak hanya menyediakan buku-buku dari penerbit mayor, tapi juga menawarkan buku-buku indie yang jarang ditemukan di toko lain. Ada juga coffee shop yang nantinya bisa dijadikan tempat favorit membaca bagi para pengunjung. Pun dengan podcast corner yang bisa digunakan siapapun untuk mengembangkan potensi diri.

 Sengkaling Kuliner

SEKUL atau yang biasa disebut Sengkaling Kuliner merupakan surge bagi para pecinta kuliner, karena tempat ini menyediakan aneka kuliner baik kuliner tradisinonal maupun internasional jadi siapapun yang datang akan disuguhi dengan aneka olahan makanan yang tidak hanya enak tetapi juga bersahabat dengan dompet yang ada di saku yang anda miliki, karena harga makanan disini lumayan terjangkau

Dana Desa : Ilusi Pertumbuhan dan Paradox Kemiskinan Sebuah analisis minor di Sulawesi selatan

 

Pengantar

         Tulisan atau karya ini merupakan sebuah refleksi atas fenomena “ilusi pertumbuhan” dan kesuksesan yang sering dipublish oleh para pemimpin politik kita secara hirarkis mulai dari kabupaten, kota hingga provinsi, begitu pula dari pusat kepada rakyat, yang selama ini terkesan sangat paradoksal, dalam sebuah pertentangan diametral. Meskipun hal ini bersifat politis, dan debatable, akan tetapi, sebagai sebuah proses pembelajaran bagi kita selaku Mahasiswa yang memikul label tanggungjawab moral sebagai the agent of change, maka segala kritikan dan pemikiran solutif harus dikedepankan, dalam keterbatasan karena sebuah proses evolusi diri menuju ke arena kematangan sebagai bekal untuk masa depan individu, daerah, bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Gambaran Umum dan Fokus Isu

         Sulawesi selatan adalah daerah yang memiliki tingkat kemajuan pembangunan yang cepat dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, bisnis, dan pemerintahan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. dengan memiliki daerah administrative kabupaten sebanyak 21 kabupaten, dan 3 Kota administrative yaitu Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi, dan Kota Palopo, serta Kota Pare-pare. Dan jika kita berbicara mengenai gambaran umum, dan fokus isu, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa Sulawesi selatan memiliki berbagai potensi sumberdaya seperti pertanian, perkebunan, tambang, perikanan, industry, perdagangan dan jasa,. didukung pula dengan infrastruktur seperti bandara Internasional, Pelabuhan Peti kemas, Jalan tol, irigasi, sarana pendidikan, SDM, pariwisata, budaya, dan Kesehatan. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia Timur, maka kawasan ini menjadi daya tarik investasi, proses berakumulasinya berbagai aktivitas ekonomi, sehingga daerah ini memiliki ekspektasi yang luas biasa. Dimasa Gubernur Syahrul Yasin Limpo (kini Menteri Pertanian), beliau mengtakan bahwa orang Sulawesi selatan susah menjadi miskin, karena memiliki kekayaan sawah yang luas, empang, kebun kopi, kako, cengkeh, kelapa sawit, jagung, umbi-umbian sebagai sumber kehidupan. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan pembangunan, maka secara perlahan sumberdaya tersebut berkembang dan menjadi bentuk kemajuan baru dan menimbulkan sebuah fenomena zero-zum dalam potret pembangunan di Indonesia. Artinya kemajuan pada sisi yang lain, mengorbankan sisi lainnya.

         Sumberdaya yang disebutkan diatas, lalu berkembang secara bersamaan dengan arus penduduk yang semakin meningkat, yang menyebabkan pemilikan akan faktor produksi tersebut menjadi semakin kompetitif. Gelombang urbanisasi kemudian mengepung pusat-pusat pertumbuhan, karena disanalah tempatnya sirkulasi arus barang dan jasa yang menginspirasi lahirnya ekspektasi dan harapan lainnya demi ekonomi. Pertanyaannya adalah kemanakah kemuajuan tersebut berada dan siapa yang menikmatinya. Kondisi empiris ini kemudian membuat para kalangan elit baik politik, birokrat, dan kelompok opurtinis lainnya menjadikan hal ini sebagai target opini dalam berbagai perspektif mempertentangkan secara diametral antara potret pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

Latar Belakang Masalah

         Masalah menarik, yang kemudian mengemuka dalam melihat fenomena ilusional, dan paradoksal diatas adalah gambaran dari peran pemerintah, dalam hal ini adalah kebijakan dalam instrument keuangan untuk fokus pada permasalahan kemiskinan yang dihadapi, dan cara mengatasinya. Tulisan ini hanya melihat satu sisi kebijakan tersebut yang popular dengan Dana Desa. Meskipun kebijakan ini oleh banyak kalangan yang mengkritisinya sebagai lip services pemerintah, dengan tanpa menafikan efek dan manfaat yang diperoleh dengan adanya dena desa ini.

         Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas daratan 45.519.24 km persegi, terdiri atas 21 kabupaten dan 3 kota. Tantangan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dewasa ini antara lain bagaimana menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar masyarakat dapat menikmati kesejahteraan, dengan adanya dana desa tersebut. 

Telaah Teoritis

         Secara General, dalam perspektif isu politik, sebagian kalangan memandang kemiskinan disebabkan karena kebijakan politik yang salah yang melahirkan ketidakadilan sosial dan lemahnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Dari banyak teori dan pendekatan dalam memahami kemiskinan, ada dua paradigma atau teori besar (grand theory) mengenai kemiskinan, yaitu paradigma neo-liberal dan sosial demokrat. Dalam Teori Paradigma Neo-Liberal, Kemiskinan merupakan permasalahan individu bukan permasalahan kelompok yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan hidup individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan setinggi-tingginya. Dalam penanggulangan kemiskinan harus tidak bersifat sementara. Dan tidak hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya masyarakat atau lembaga keagamaan.

Sedangkan dalam teori Sosial Demokrat, kemiskinan bukan merupakan permasalahan individual, tetapi permasalahan struktural. Kemiskinan dikarenakan adanya ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat akibat dari terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan, dan pelayanan publik. Pada pendukung Sosial-Demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dalam kebebasan. Usaha pemerintah untuk terus mengurangi kemiskinan tidak terlepas dari berbagai kebijakan baik yang terkait ekonomi makro maupun ekonomi mikro.

Pada tataran ekonomi makro, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilisasi harga dan membuka lapangan kerja. Pemerintah juga terus mengembangkan infrastruktur daerah tertinggal dengan harapan akan terjadi multiplier effect bagi kehidupan sosial, karena berfungsinya faktor produksi dan efek yang ditimbulkannya Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020).  Terkait dengan ekonomi mikro, maka implementasi kebijakan poor budget yang dilakukan oleh pemerintah dimana pemerintah menggunakan APBN sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan. Lahirnya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2104 tentang desa, memberikan harapan bagi semua pihak, dengan adanya pemberian stimulus ekonomi dalam bentuk dana desa, sejak digulirkannya pada tahun 2015. Pada tahun 2020, alokasi dana desa untuk 2.255 desa di Sulawesi Selatan sebesar Rp2,38 triliun atau meningkat 1,32% jika di bandingkan dengan tahun 2019. Namun demikian akibat dari kebijakan refocusing dan realokasi anggaran sebagai dampak Covid-19, pagu Dana Desa direvisi menjadi sebesar Rp2,35 triliun atau turun 0,87%

No	Kabupaten	Penyaluran	Peneyerapan	Sisa di RKD	%
1	Kep. Selayar	146.733.217.000	163.047.178.555	21.894.630.401	111.12
2	Pangkep	71.528.276.000	73.410.979.231	1.025.300	102.63
3	Sinjai	71.469.177.591	72.242.230.654	1.299.721.958	101.08
4	Bantaeng	45.142.373.00	45.248.056.727	548.322.727	100.23
5	Wajo	120.444.939.000	119.396.114.345	4.247.136.537	99,13
6	Luwu Utara	172.832.597.767	139.414.922.976	34.579.218.959	80,66
7	Luwu	193.005.440.000	150.603.852.371	46.341.203.706	78.03
8	Takalar	83.927.455.000	64.559.663.554	23.815.517.140	76.92
9	Bulukumba	109.589.109.000	79.509.289.706	31.498.761.554	72,55
10	Bone	333.787.856.000	241.199.050.897	95.361153.183	72.26
11	Maros	87.203.723.000	60.374.333.184	28.084.704.793	69.23
12	Barru	52.436.179.000	30.531.272.346	24.112.905.999	58,23
13	Enrekang	115.950.564.000	64.973.421.031	56.139.082.982	56,04
14	Sidrap	66.571.092.000	37.050.010.714	37.241.289.097	55,65
15	Jeneponto	105.827.154.700	49.332.397.331	56.595.499.830	46,62
16	Luwu timur	115.448.707.000	47.322.158.516	74.000.907.084	40,99
17	Toraja Utara	136.239.738.000	49.082.695.000	89.742.184.268	36,03
18	Soppeng	51.485.281.000	17.467.919.576	37.365.267.765	33,93
19	Selayar	84.532.957.000	21.159.000.000	65.449.070.713	25,03
20	Pinrang	68.215.483.000	16.322.201.000	51.893.282.000	23,93
21	Tanah Toraja	123.485.529.000	-	128.084.771.633	0,00
Jumlah		2.355.856.848.058	1.542.246.747.714	908.659.657.629	65,46

Tabel 1. Pagu Dana Desa setiap kabupaten di Sulsel

Sumber data DJPb Sulsel 2021 (data publikasi)

Berdsaarkan data tersebut diatas, maka tulisan ini harus menyertkan fakta empiris sebagai sebuah fenomena, yang akan dikembangkan sesuai dengan urutan dari dan sistimatika penulisan tugas ini. Sebagai sebuah masalah fenomenal dan klasik, maka kemiskinan akan selalu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang diproksi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat menjadi salah satu ukuran untuk menilai kondisi perekonomian di suatu wilayah. Kurnia Sari dan Leonita (2019). Data PDRB dajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Pertumbuhan ekonomi Kab/kota di Sulsel

Data PDRB		Tahun			Ket
NO	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	Naik/Turun
1	Kep. Selayar	5,857,277.93	6,442,677.32	6.392,74	ü
2	Bulukumba	13,198,917.32	14,214,593.94	14.565,49	ü
3	Bantaeng	7,769,501.82	8,781,044.54	8.970,48	ü
4	Jeneponto	9,416,911.73	10,089,861.29	10.288,56	ü
5	Takalar	9,324,821.98	10,157,346.94	10.223,31	ü
6	Gowa	19,071,982.68	20,938,874.38	21.531,88	ü
7	Sinjai	10,163,057.33	10,960,624.79	11.325,05	ü
8	Maros	21,311,332.10	22,717,974.51	18.621,04	ü
9	Pangkep	23,944,893.27	25,990,112.20	25.662,55	ü
10	Barru	6,614,101.75	7,271,220.83	7.432,30	ü
11	Bone	33,120,526.60	36,034,719.98	36.560,64	ü
12	Soppeng	10,005,938.30	10,937,387.99	11.382,12	ü
13	Wajo	18,709,890.44	19,838,813.53	19.773,16	ü
14	Sidrap	12,937,370.32	13,893,724.49	14.073,43	ü
15	Pinrang	18,087,778.99	19,630,319.95	20.083,01	ü
16	Enrekang	6,719,799.76	7,298,244.01	7.528,64	ü
17	Luwu	14,441,940.32	15,657,617.51	16.031,07	ü
18	Tana Toraja	6,824,872.59	7,479,773.62	7.571,14	ü
19	Luwu Utara	11,999,256.50	13,047,331.17	13.237,25	ü
20	Luwu Timur	20,393,893.93	20,996,749.61	21.529,81	ü
21	Toraja Utara	8,696,497.07	9,596,352.48	9.721,43	ü
22	Makassar	160,207,659.28	178,430,057.22	178.332,99	ü
23	Parepare	6,602,362.55	7,230,401.13	7.323,65	ü
24	Palopo	7,285,142.35	7,942,481.04	8.025,29	ü

Sumber data: BPS Sulsel 2021

Berdasarkan data pada tabel 2 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota mengalami kenaikan sebanyak 20 kab/kota, dan hanya 4 kab/kota mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, maka pertumbuhan ekonomi akan selalu berkorelasi secara negative pada kemiskinan. Artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Begitu pula dengan dan desa. beberapa penelitian sudah membuktikan pernyataan ini misalnya, penelitian Arfiansyah (2020), Osmet (2020)., Sri Mulatsih (2019), Indriani (2020), Sigit (2020), Ritonga,dan Wulantika 2020, Sunu Kalpika dan Utama (2019). Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa terdapat hubungan yang negatif antara dana desa dengan kemiskinan. Hal ini berarti bahwa dengan adanya dana desa memberikan efek yang positif bagi kemiskinan di pedesaan. Namun sebagai sebuah analisis, maka fenomena kemiskinan di Sulawesi selatan dapat dilihat dalam tabel 3 dibawah ini.

tabel 3. Tingkat Kemiskinan kab/kota di Sulawesi selatan

Kabupaten/Kota	2018		2019		2020
	Penduduk Miskin	%	Penduduk Miskin	%	Penduduk Miskin	%
Kep. Selayar	17,590	13,13	17,36	12,83	17.04	12,48
Bulukumba	31,250	7,48	30,49	7,26	30,00	7,10
Bantaeng	17,200	9,23	16,91	9,03	16,84	8,95
Jeneponto	55,950	15,48	54,05	14,88	53,24	14,58
Takalar	26,570	9,00	25,93	8,70	25,38	8,44
Gowa	59,340	7,83	57,99	7,53	57,68	7,38
Sinjai	22,480	9,28	22,27	9,14	22,06	9,00
Maros	35,970	10,31	34,85	9,89	34,62	9,74
Pangkep	50,120	15,01	47,07	14,06	47,12	13,96
Barru	15,680	9,04	14,92	8,57	14,44	8,26
Bone	79,570	10,55	76,25	10,06	81,33	10,68
Soppeng	17,000	7,05	16,45	7,25	17,23	7,59
Wajo	29,730	7,05	27,48	6,91	27,69	6,95
Sidrap	15,410	5,16	14,44	4,79	15,36	5,05
Pinrang	32,940	8,81	31,85	8,46	33,56	8,86
Enrekang	22,530	12,48	25,40	12,33	25,25	12,17
Luwu	47,910	13,36	46,18	12,78	46,04	12,65
Tana Toraja	29,650	12,75	28,87	12,35	28,41	12,10
Luwu Utara	42,430	13,69	42,48	13,60	42,20	13,41
Luwu Timur	21,150	7,23	20,83	6,98	20,82	6,85
Toraja Utara	30,680	13,37	28,64	12,41	27,88	12,01
Makassar	66,22	4,41	65,12	4,28	69,98	4,54
Parepare	8,010	5,59	7,62	5,26	7,96	5,44
Palopo	14,270	7,49	14,37	7,82	14,71	7,85
Sulawesi selatan	792,640	9,06	767,80	8,69	776,83	8,72

Sumer data: 

BPS Sulsel 2021

Berdasarkan data dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan tingkat kemiskinan di 10 kab/kota, sehingga hanya terdapat 14 kab yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan.

Sarataegi Yang Harus dilakukan Pemimpin Politik

Beberapa hal yang harus dilakukan pemimpin politik dalam menanggapi fenomena ini adalah:

instrumen Belanja Daerah harus difokuskan pada belanja Modal, untuk memberikan manfat bagi kesejahteraan masyarakat. Misalnya belanja untuk kepentingan masyarakat seperti irigasi, sarana perdagangan seperti pasar, dan fasilitas untuk mendorong dan memproteksi pemasaran produk unggulan lokal, pembukaan akses permodalan, dan digitalisasi pemasaran usaha Kecil.

Pemerintah daerah harus mendorong inovasi produk dan difrsifikasinya, dengan melakukan pelatihan untuk industry kreatif masyarakat misalnya wisata agro. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus bersikap agility dan resilien dengan kondisi terkini, bukan hanya mengharapkan dana pusat saja. Kurangi belanja yang tidak bermanfaat, hanya membuka ruang korupsi dan nepotisme.

Mengelola Stakeholder

Selaku pemimpin tertinggi didaerah maka pemerintah, dalam hal ini bupati dan walikota, Pengusaha, Investor, BUMN, BUMD, Koperasi dan UMKM, Perguruan Tinggi, LSM, Partai politik, tokoh Agama, Adat, Pemuda, Budaya, dan komponen lainnya harus bersinergi dalam menciptakan ruang kreatif, bagi semua komponen bahwa persoalan kemiskinan adalah tanggungjawab kita semua, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Secara politik mengelola para penentang seperti LSM, Legislatif, Perguruan tinggi, Pemuda, harus dilakukan dengan porsinya masing-masing, melalui desain instrument APBD secara bijak. Semua stakeholder bisa saja mendukung, dan menolak apabila pemimpinnya tidak dapat membuktikan janji-janji politiknya kepada Rakyat yang memilihnya. Sebaliknya jika polarisasi politik pasca PILKADA menjadi pertentang diametral, maka permasalahan kemiskinan tidak akan dapat kita atasi dengan baik. Stakeholder harus memiliki kemampuan dalam selalu memberikan kontribusi dalam melakukan upaya mengatasi kemiskinan.

Hasil yang diperoleh

Hasil yang diharapkan dalam mengelola stakeholder adalah bersinerginya semua komponen dalam membangun penguatan proses dan desain kebijakan yang terarah dan memiliki prospek yang futureistik. bagi pemerintah selaku komponen yang tertinggi dalam masyarakat harus memberikan proteksi yang adil dalam menyusun konstruk kebijakan yang berkeadilan.

Studi Literatur Terdahulu

No	Peneliti/Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Mufti Arief Arfiansyah (2020). Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah	Kuantitatif	Dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Semakin meningkat dana desa semakin turun angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, semakin tinggi Pendapatan Domestik Bruto semakin rendah angka kemiskinan.
2	Yenni Gusti , Asdi Agustar, Osmet (2020).  Pemanfaatan dana desa dan kaitannya dengan Pengentasan kemiskinan di kabupaten pesisir Selatan.	Kuantitatif	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tidak terjadi hubungan yang signifikan antara Dana Desa dengan penurunan KK miskin atau peningkatan jumlah dana desa tidak diiringi dengan penurunan angka kemiskinan.
3	Adi Artino, Bambang Juanda, Sri Mulatsih (2019). Keterkaitan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Utara.	Kualitatif	Variabel dana desa pada masing-masing desa amatan mampu menurunkan kemiskinan, akan tetapi tidak signifikan karena memerlukan waktu yang panjang minimal 5 tahun sampai 10 tahun untuk merasakan pembangunan dengan anggaran dana desa.
4	Wahyuddin, Ar Royyan Ramly, Muslim A. Djalil, Mirna Indriani (2020).  Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya).	Kuantitatif	Dari hasil regresi model random effect ditemukan bahwa variabel dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemisikinan dengan Probabilitas sebesar 0,0000 = p-value α = 5%. Kemudian variabel alokasi dana desa berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dengan Probabilitas sebesar 0,0000 = p-value α = 5%. Artinya dengan menambahkan 1% dana desa atau meningkatkan dana desa akan mengurangi kemiskinan di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
5	Ahmad Kosasih Tri Angga Sigit (2020).  Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan: Studi tingkat kabupaten/kota di Indonesia.	Kuantitatif	Hasil penelitian menemukan bahwa variabel Dana Desa memiliki pengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa mampu secara efektif menurunkan Jumlah Penduduk Miskin
6	Kurnia Sari dan Leonita (2019). Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan laju PDRB, IPM, dan pengangguran secara simultan memberikan pengaruh pada kemiskinan. Pengujian secara parsial menunjukkan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh laju PDRB dan pengangguran. Sedangkan IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
7	Ritonga,dan Wulantika 2020. Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018).	Kuantitatif	PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan
8	Sunu Kalpika dan Utama (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya bahwa semakin tinggi dana desa maka semakin turun tingkat kemiskinan.
9	Ernawati Pasaribu (2019). Dampak spasial dana desa terhadap  Pengentasan kemiskinan di indonesia  (spatial impact of village funds on poverty reduction in indonesia).	Kuantitatif	Model regresi spasial berhasil membuktikan adanya pengaruh peningkatan dana desa yang berbeda terhadap jumlah penduduk miskin dan pengaruh IPM yang konsisten terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
10	Robby Achsyansyah Ishak, Junaiddin Zakaria, M. Arifin (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan untuk variabel tingkat pendidikan berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
11	Azwar dan Achmat Subekan (2016). Analisis determinan Kemiskinan di sulawesi selatan	Kuantitatif	Variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan (KM).
12	Anton Tri Wijayanto (2016). Analisis keterkaitan pertumbuhan ekonomi, Ketimpangan pendapatan dan pengentasan Kemiskinan di provinsi sulawesi utara Tahun 2000 – 2010	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan.
13	Kissumi Diyanayati dan Etty Padmiati (2017). Faktor determinan penyebab kemiskinan Di sulawesi selatan	Kuantitatif	dimensi budaya memiliki konstribusi yang positif dan signifikan dalam membentuk kemiskinan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Hasil tersebut relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya, yang masih mengedepankan nilai sosial budaya dalam kehidupansehari-hari.
14	Mhd. Rizki Syamsuri TN, Agus Bandiyono (2018), Pengaruh belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsi  Terhadap peningkatan ipm dan pengentasan kemiskinan  ( studi pada kabupaten/kota di provinsi Aceh).	Kuantitatif	Belanja fungsi Pendidikan, ekonomi dan perlindungan sosial berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, dan arah yang dihasilkan adalah negatif. Hal ini menandakan bahwa kenaikan ketiga belanja fungsi  tersebut akan menurunkan indeks kemiskinan.
15	Suryati dan Muhammad Syukri (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan	Kuantitatif	secara parsial variabel PDRB perkapita dan variabel AMH berpengaruh signifikan terhadap terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan.

Saran

Bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selamanya berpengaruh negative, bisa saja berpengaruh positif, bisa juga signifikan dan bisa juga tidak signifikan. Tulisan ini tidak bertujuan untuk melihat hubungan korelasional itu, karena ini hanya tugas saja. Pembuktian secara metodologis sepenuhnya hanya dapat dilakukan melalui penelitian. Namun secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pertmbuhan ekonomi yang digaungkan pemerintah secara publistik, mengandung unsur illusion, sehingga berpotensi menimbukan ilusi fiscal dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam penganggaran pembangunan dalam APBD, (perilaku oportunistik).

Berdasarkan data yang disajikan, menunjukan bahwa terjadi pertentangan diametral antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, sehingga fakta ini sangatlah paradox. Dana desa yang diharapkan sebagai sebuah bulu perindu, banyak yang disalahgunakan, sehingga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi secara agregat. Artinya, pertumbuhan ekonomi didaerah hanya dinikamti sekelompok kecil masyarakat (kaum elit).

Jika mengacu pada pola penanganan kemiskinan, dengan kekuatan dari instrument keuangan daerah, maka pemerintah daerah seharusnya mengurangi porsi belanja rutin dalam APBD, dan memfokuskan belanja Modal, yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Demikianlah analisis minor yang dapat kami sajikan semoga dapat diterima.